Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 (Group of 20) pada November 2022. G20 akan menjadi gelaran bersejarah dan momentum penting bagi Indonesia, karena forum ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan perekonomian dunia yang berdampak langsung pada keberlangsungan pembangunan di tanah air.
Indonesia akan secara resmi menerima estafet presidensi dari Italia pada 1 Desember 2021. Sherpa G20 Kementerian Luar Negeri RI Dian Triansyah Djani menyampaikan bahwa Presidensi G20 yang akan dilakukan di Indonesia merupakan kesempatan penting untuk menyoroti perhatian pemulihan pandemi dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. “Presidensi Indonesia punya lima tema prioritas yang sudah disetujui. Kita mau mencapai semangat kerja sama, kepemimpinan global, pemulihan inklusif dan berkelanjutan, membawa suara negara berkembang untuk memastikan ekonomi dunia yang terbuka, adil dan saling menguntungkan,” terang Dian Triansyah Djani, dalam acara C20 Indonesia Virtual Launching pada Selasa, 31 Agustus 2021.
Gelaran G20 Indonesia juga disertai sejumlah mesin penggerak, salah satunya C20 Indonesia yang merupakan koalisi puluhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang bergerak di berbagai macam isu. C20 Indonesia secara resmi telah memetakan isu-isu kunci yang esensial untuk diperjuangkan dan membagi mereka ke dalam tujuh kelompok kerja: 1) Akses Vaksin dan Kesehatan Global; 2) Energi dan Iklim; 3) Pembiayaan Pembangunan dan SDGs; 4) Pendidikan dan Kewarganegaraan; 5) Kesetaraan Gender; 6) Anti Korupsi; dan 7) Keuangan dan Perpajakan.
Dalam kelompok Akses Vaksin dan Kesehatan Global, C20 Indonesia memandang Pandemi Covid-19 menjadi arena monopoli ilmu pengetahuan dan kekayaan intelektual, sehingga menghalangi penanganan pandemi secara global. Akses masyarakat kepada vaksin, obat-obatan, dan produk kesehatan dibatasi oleh kepemilikan hak paten dan aturan kekayaan intelektual. Kecepatan laju vaksinasi antara negara maju dengan negara berkembang juga sangat ketimpangan.
Untuk isu energi dan iklim, C20 Indonesia mendorong pelaksanaan ekonomi hijau, pajak karbon, penurunan nilai batubara, hingga kesetaraan gender dalam akses terhadap energi. “85 persen produksi batubara kita dihasilkan oleh empat provinsi; Kaltim, Kalteng, Kalbar, dan Sumsel. Bayangkan 10 tahun ke depan produksi dan ekspor batubara kita menurun dan memberikan dampak ekonomi serius terhadap daerah-daerah penghasil batubara. Oleh karena itu kita perlu melihat dan mengantisipasi dampaknya,” jelas Fabby Tumiwa, bagian dari working group Energy and Climate C20 Indonesia.
Kelompok Pembiayaan Pembangunan dan SDGs mendorong G20 untuk memprioritaskan kesejahteraan pekerja migran dengan tuntutan penurunan biaya pengiriman remitansi yang eksploitatif karena telah berkontribusi secara signifikan dalam gerak ekonomi. Indonesia harus mendorong agenda remitansi yang Inklusif man menghasilkan tata kelola remitansi nasional yang bermanfaat bagi pekerja migran. Berkembangnya teknologi digital untuk mempercanggih sistem keuangan berbasis teknologi (financial technology) akan mempermudah dan mempermurah pengiriman jerih usaha pekerja migran Indonesia ke kampung halaman.
Sementara kelompok kesetaraan gender akan mengangkat rekomendasi-rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesetaraan hak dan akses pada perempuan, laki-laki serta kelompok marjinal dalam hal pemberdayaan ekonomi, termasuk mendekatkan teknologi yang dapat dijangkau oleh kelompok marjinal dan mempertahankan usaha dan ekonomi keluarga, terlebih di masa pandemi. Selain itu penting juga memastikan program pendampingan dan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender. “Kita melihat bahwa masalah gender masih menjadi faktor ketimpangan pembangunan. Problem gender masih menjadi faktor nomor dua yang terkuat yang memperbesar ketimpangan pembangunan, di mana kelompok marjinal dan rentan belum dilihat sebagai bagian dari entitas dari pembangunan yang belum dilibatkan secara berkualitas.” tegas Mike Verawati, bagian dari working group Kesetaraan Gender C20 Indonesia.
