Selasa, 2 November 2021
Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerima palu estafet Presidensi G20 pada KTT G20 di Roma, Italia pada Minggu, 31 Oktober 2021. Serah terima presidensi ini mengawali kepemimpinan Indonesia atas kelompok 19 negara plus Uni Eropa yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 31 Oktober 2022.
Meskipun G20 memiliki mekanisme konsensus atau kesepakatan seluruh anggota negara dalam proses pembuatan kebijakan, namun Presidensi Indonesia memiliki nilai strategis bagi Indonesia untuk menentukan arah kebijakan global.
“Kepemimpinan Indonesia di tahun 2022 dapat memperkuat kerjasama Utara-Selatan, terutama kesediaan negara-negara maju untuk menyediakan 100-150 miliar US Dollar per tahun untuk adaptasi dan transisi ekonomi di negara-negara berkembang dan miskin.” ujar Sugeng Bahagijo, Chair C20 Indonesia.
C20 Indonesia menyoroti sejumlah poin krusial dari G20 Italia yang menjadi pekerjaan rumah besar untuk kembali diperjuangkan dalam presidensi Indonesia. Pertama, G20 belum berhasil mencapai kesepakatan untuk mendukung upaya mewujudkan akses vaksin yang berkeadilan untuk seluruh warga dunia melalui proposal pengabaian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau TRIPS waiver di WTO.
“G20 terkesan menutup mata terkait hambatan kekayaan intelektual yang selama ini jadi akar masalah ketimpangan akses dan sulitnya pembiayaan kesehatan. Komitmen pada TRIPS Waiver dan permasalahan akses vaksin menjadi pekerjaan rumah bagi Presidensi Indonesia tahun depan, terlebih Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan statement agar negara-negara G20 mendukung proposal TRIPS Waiver”, tegas Agung Prakoso, Chair Working Group Akses Vaksin & Kesehatan Global C20 Indonesia. C20 Indonesia juga menggarisbawahi masalah kesehatan global seperti pembiayaan kesehatan yang menjadi tantangan besar apabila pandemi COVID19 belum dapat ditangani dengan baik. Padahal, akses seluruh negara (baik negara miskin maupun maju) terhadap vaksin adalah kunci masyarakat dunia untuk segera keluar dari pandemi serta dari krisis ekonomi yang disebabkan olehnya.
Kedua, isu energi dan perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi Presidensi Indonesia. Dalam dokumen final communiquè - daftar kebijakan yang disepakati dalam KTT G20, G20 Italia gagal menyebutkan tanggal spesifik untuk menghentikan pembiayaan batubara dan menjaga suhu global 1,5 derajat celcius.
“Ketidaktegasan G20 dalam menentukan tanggal pasti ini menunjukan stagnasi komitmen dari para pemimpin dunia dalam menyelamatkan dunia dari bencana perubahan iklim. Kami berharap Pertemuan Perubahan Iklim (COP26) yang sedang berlangsung di Glasgow menjadi satu kesempatan lagi untuk mendorong penentuan end date atau tenggat waktu untuk menghentikan pembiayaan batubara dan target pemenuhan suhu global 1.5 derajat celcius”, tegas Fabby Tumiwa, Co-Chair C20 Indonesia. Selain itu, forum COP26 dapat digunakan untuk mendorong ambisi iklim yang lebih kuat dari negara G20 untuk menghentikan PLTU batubara dan transisi energi ke arah energi terbarukan.
Dalam isu energi dan iklim, C20 Indonesia fokus mendorong pemulihan ekonomi hijau agar negara G20 berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target persetujuan Paris, yaitu emisi netral karbon di tahun 2050. “Kami mendorong agar pembiayaan iklim dan energi terbarukan ditingkatkan untuk mendukung program transisi energi. Pembiayaan terhadap energi fosil dan batubara juga harus dihentikan, termasuk di dalamnya penggunaan PLTU batubara,” jelas Lisa Wijayani, Chair Working Group Energi & Iklim C20 Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dilanda bencana iklim juga diharapkan mampu menyuarakan kepentingan negara-negara yang paling parah terdampak perubahan iklim pada forum G20 maupun COP26, dengan menuntut komitmen dan implementasi yang lebih besar dari negara-negara maju terhadap dana adaptasi perubahan iklim serta transfer teknologi untuk membangun ketahanan iklim.
